Toba, MISTAR.ID

Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan (Kadis PMPTSPTK), Reguel Sitorus menegaskan, keluarnya izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) tidak ada kaitannya dengan Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin).

"Tidak ada satu persyaratan yang mengatur supaya pengembang mengurus Andalalin untuk keluarnya izin PBG," tegasnya, Selasa (25/2/25).

Diakuinya, sejak tahun 2024 dinas yang dipimpinnya sudah berlakukan PBG di Kabupaten Toba terhadap bangunan strategis seperti, perkantoran, hotel dan lainnya. Menurutnya, Andalalin merupakan urusan dari Dinas Perhubungan dan menyangkut ke dokumen lingkungan.

"Tidak semua bangunan memerlukan Andalalin. Andalalin menyangkut lingkungan, terkait jalan, berapa mobil lewat setiap hari, lebar besaran jalan dan berapa mobil yang lewat setiap hari dimana nantinya besarnya jalan mengganggu tidaknya nanti bangunan terhadap arus lalu lintas," terangnya.

Lanjut Reguel, rekomendasi Andalalin dikeluarkan Dinas Perhubungan dan disatukan ke dokumen lingkungan. Sementara persyaratan PBG adalah, ada gambar, ada dokumen lingkungannya, untuk isi dokumen lingkungan dituangkan lewat persetujuan dan dikeluarkan Dinas Lingkungan Hidup.

"Nah, bagaimana proses didalamnya kami tidak tahu. Persetujuan lingkungannya sudah dimasukkan ke syarat, berarti syarat sudah diverifikasi oleh Dinas PUTR dan dinyatakan lengkap masuk ke Dinas Perijinan keluarnya izin PBG," ujarnya.

Dipastikan Reguel, dalam PBG cuma persyaratan bentuk bangunan sesuai dengan standar keselamatan dan juga standar konstruksi Indonesia dari Dinas PUTR dengan mengeluarkan rekomendasi dan diberikan kepada kami lalu terbitlah SKRD untuk dibayar kemudian terbit PBG.

"Jadi untuk semua proses awal itu diserahkan ke Dinas PUTR, jadi untuk proses pengurusan PBG tidak ada persyaratan untuk ijin lingkungan hidup maupun ijin Andalalinnya," kata Reguel menegaskan.

Sementara menurut, Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan (PM) Nomor 17 Tahun 2021, dengan dasar hukumnya sesuai, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dimana serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak lalu lintas dari pembangunan. Andalalin wajib dilakukan untuk setiap rencana pembangunan yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan.

Bangunan yang dimaksud meliputi pusat kegiatan, berupa bangunan untuk: kegiatan perdagangan, kegiatan perkantoran, kegiatan industri, kegiatan pariwisata, fasilitas pendidikan, fasilitas pelayanan umum dan kegiatan lain yang dapat menimbulkan bangkitan dan tarikan lalu lintas.

Lalu perumahan dan permukiman, rumah susun dan apartemen dan permukiman lain yang dapat menimbulkan bangkitan tarikan lalu lintas serta Infrastruktur, berupa akses ke dan dari jalan tol, pelabuhan, bandar udara, terminal, stasiun kereta api, tempat penyimpanan kendaraan, fasilitas parkir untuk umum dan infrastruktur lain yang dapat menimbulkan bangkitan dan tarikan lalu lintas. (nimrot/hm17)